GAJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KASTRATHINK
Gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendadak menjadi topik perbincangan setelah penyanyi yang juga anggota dewan, Krsidayanti, blak-blakan bicara soal pendapatan yang ia terima sebagai wakil rakyat. Tak main-main, ia menyebut bahwa total gaji dan tunjangan yang diterimanya selaku anggota Dewan mencapai ratusan juta rupiah
“Setiap tanggal 1 Rp 16 Juta, tanggal 5 Rp 59 juta ya kalau tidak salah,” kata Krisdayanti di YouTube Akbar Faizal. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa setiap bulannya ada beberapa kali penerimaan. Ada juga uang yang masuk ke rekeningnya empat hari setelah yang diterima pada tanggal 1 setiap bulannya. Tapi, ada juga beberapa potongan atas dana tersebut.
Krisdayanti juga mengungkapkan perihal dana aspirasi. Anggota Komisi IX DPR itu mengaku menerima dana aspirasi sebesar Rp 450 juta. “Itu memang wajib untuk kita. Namanya juga uang negara. Dana aspirasi itu Rp 450 juta, lima kali dalam setahun,” ungkapnya.
Tak sampai di situ, Krisdayanti juga mengaku menerima uang untuk kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), yang dilakukan saat masa reses. Uang kunjungan ke dapil ini diterima delapan kali setiap tahun. “Uang kunjungan ke dapil Rp 140 juta. Itu 8 kali setahun,” ungkapnya.
Namun apakah jumlah gaji yang diterima oleh anggota dewan sebanding dengan kinerjanya?
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpandangan, jumlah gaji yang diterima oleh anggota dewan belum sebanding dengan kinerja yang mereka hasilkan. “Terbongkarnya jumlah pendapatan anggota DPR ini tentu saja membuat kita serasa bermimpi. Bagaimana bisa dengan pendapatan sebesar itu kinerja DPR selalu buruk?” kata Lucius
Buruknya kinerja DPR tercermin dari sedikitnya rancangan undang-undang (RUU) yang dapat disahkan oleh DPR, yang mana dalam 2 tahun pertama jabatan mereka hanya 4 RUU yang mampu disahkan.
Sementara itu, di bidang anggaran, sumbangsih DPR untuk memastikan prioritas bagi rakyat seolah tak terdengar. Begitu pula di bidang pengawasan, DPR seolah tenggelam di tengah gerak cepat pemerintah.
Rendahnya kinerja DPR mencerminkan bahwa hanya sedikit aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh para wakil rakyat.